Peringatan Nyepi 1934

PELITAKARAWANG.COM-,Presiden SBY menghadiri peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1934/2012 M, di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (20/4) malam. Tema perayaan ini adalah 'Dilandasi Nilai Nyepi Sakawarsa 1934 dan Tri Kaya Pansudha Kita Tingkatkan Kerukunan, Kedamaian, dan Kesejahteraan.' Dalam sambutannya, Presiden SBY menyebut kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan merupakan tiga kata kunci Indonesia yang majemuk ini untuk menjadi bangsa yang unggul dan maju.

"Pada umumnya kita semua umat beragama tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, aman, damai, dan sejahtera. Kita harus menjauhkan diri dari berbagai tindakan kekerasan yang merobek ketenteraman kehidupan bermasyarakat," kata Presiden.(HUM).P

Hasil Dialog Menlu RI-Norwegia Soal HAM. Jadi Referensi Dunia

PELITKARAWANG.COM-.Menteri luar negeri Repuk Indonesia (RI) Marty M. Natalegawa melaporkan,. Dalam pertemuan singkatnya dengan Raja Harald V dan Menlu Jonas Gahr Store, beraudiensi dengan Raja Harald V di Norwegia Oslo.

Hal ini mencerminkan komitmen kedua Negara yang telah menggarisbawahi untuk mengatasi berbagai tantangan global yang bersifat multidimensi pada tingkat bilateral. Dalam kerja sama tersebut Marty menuturkan, beberapa isu yang menonjol adalah di bidang hak asasi manusia (HAM), demokrasi, serta lingkungan hidup. Khususnya disektor kehutanan, dan promosi moderasi dan sikap toleransi, "ujar Marty yang dikutif Kompas.com di Jakarta, Jumat (20/4/2012).

"Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam bidang REDD+ merupakan contoh nyata kolaborasi antara negara pemilik hutan tropis dan negara mitra di saat tidak adanya kemajuan yang signifikan terkait komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim," papar Marty.

Pada kesempatan itu, kedua menlu juga membahas upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi serta isu bilateral lainnya. Marty dan Store menyepakati pembentukan Komisi Bersama Kedua RI-Norwegia untuk memonitor perkembangan implementasi kerja sama di berbagai bidang.

Selain perkembangan bilateral, kedua menlu juga bertukar pandangan mengenai perkembangan isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. ,"papar Marty.(BY).

Ani SBY Dorong Anggota Perip Berpolitik

PELITAKARAWANG.COM-.Ibu Negara mengajak dan mendorong para anggota Persatuan Isteri Purnawirawan (Perip) untuk lebih berani melangkahkan kaki ke dunia politik. Hal ini tidaklah sulit karena para anggota Perip juga diberi keleluasaan untuk berkiprah di politik sesuai pilihan hati nurani masing-masing.

"Saya mendorong agar ibu-ibu bisa aktif dan memasuki bidang politik dengan lebih berani melalui partai mana ibu ingin berkiprah," kata Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono dalam bagian lain sambutannya pada peringatan HUT ke-48 Perip di Balai Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (18/4) siang. "Kedepan, semoga lebih banyak lagi anggota Perip yang menduduki jabatan politik," Ibu Ani menambahkan.

Ibu Ani juga memuji semangat Perip, baik di pusat maupun di daerah, dibawah kepemimpinan Linda Amalia Sari Gumelar. Perip juga membantu pemerintah dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, misalnya dengan memberikan pendidikan dalam keluarga kepada anak. Ini penting karena pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang diterima anak sebelum menempuh jalur formal.

"Pendidikan dalam keluarga adalah fondasi. Bilamana fondasinya kuat maka seorang anak mampu menjaga karakternya di manapun ia berada," ujar Ibu Ani. Generasi suatu bangsa, lanjut Ibu Ani, dibangun melalui keluarga. 

Oleh karena itu, Ibu Ani sangat mendukung bantuan yang diberikan Perip kepada masyarakat Yogyakarta pasca letusan Gunung Merapi beberapa waktu lalu dengan mendirikan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Saya ucapkan terima kasih kepada Perip. Terbukti bahwa Perip sangat peduli untuk menyiapkan generasi yang akan datang," kata Ibu Ani.

Ibu Negara juga menyambut baik tekad Perip untuk membangun karakter bangsa yang beradab. Ibu Ani prihatin dengan tata krama, etika, dan sopan santun masyarakat yang cenderung menurun dengan alasan demokrasi.

"Saya menyambut baik dan mendukung tekad mulia itu. Ini PR kita bersama agar jangan sampai melupakan makna etika dan sopan santun dalam masyarakat," kata Ibu Ani. "Saya mengajak Perip untuk terus mengingatkan masyarakat agar terus menjaga maratabat bangsa yang di atas segalaya," tambahnya.

Pada kesempatan ini Ibu Negara juga mengajak Perip terus mendukung gerakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dengan pembangunan yang pro lingkungan. Perip menjadi penting dalam upaya mengkampanyekan perlunya mengubah gaya hidup menjadi pro lingkungan diantaranya melalui Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon. 

Akhirnya, Ibu Ani mengajak segenap jajaran Perip untuk bersama dan bersatu mengatasi setiap tantangan yang dihadapi bangsa dan negara. "Usia boleh tua namun semangat tetap membara dan wajah tetap ceria," Ibu Ani menandaskan. (yun).

Salah Memutus Perkara, Hakim Bisa Dikenai Sanksi

PELITAKARAWANG.COM,-.Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas DPR RI membuat Mahkamah Agung meradang. Pasalnya, DPR memasukkan poin yang bisa membuat hakim dijerat sanksi, baik administratif maupun pidana, apabila salah dalam memutus perkara. 

"Hakim kan manusia biasa. Tentu suatu saat ada kehilafan. Masak kita mau proses pidana," kata Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA. 

Saat ini Badan Legislasi DPR berinisiatif merevisi UU MA. Salah satu upaya untuk membuat hakim lebih profesional memeriksa dan memutus perkara yaitu pemberian sanksi terhadap hakim. 

Menurut Hatta, apabila pasal itu diterapkan, tidak akan ada lagi orang yang ingin menjadi hakim. Sebab, tambahnya, hakim bisa mendapatkan hukuman hanya karena tingkat pengetahuannya yang berbeda. "Apalagi hakim junior, wajar dia lakukan kesalahan," ungkapnya. 

Namun, tambah Hatta, pihaknya tidak keberatan apabila hakim diusut secara pidana apabila ia melakukan pelanggaran pidana. "Kalau yang berkaitan dengan pidana kan memang sudah banyak hakim yang diusut dan diproses KPK," ungkapnya. 

Di berbagai negara, hakim bertanggung jawab terhadap putusan yang dibuatnya atau disebut sebagai judicial liability. Konsep pertanggungjawaban ini diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Konsep ini yaitu para pihak yang berperkara (misalnya dalam perkara perdata) dapat meminta ganti rugi kepada hakim yang telah salah membuat putusan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut. Konsep pergantian ganti rugi ini berbeda-beda dimana ada yang diserahkan kepada individu hakim atau ganti rugi dilakukan negara.(Che/MICOM).

www.pelitakarawang.com

Gak Ada Tawaran, Kok Menolak

PELITAKARAWANG.COM-.Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, menegaskan partainya tetap konsisten untuk tetap berada di luar pemerintah. "Tidak ada rencana untuk masuk," kata Prabowo, usai menghadiri peringatan 40 hari almarhum Widjojo Nitisastro, di FE UI, Rabu (18/4).

Probowo juga mengatakan, hingga sampai saat ini, pemberitaan mengenai partai penguasa yang menawarkan posisi kursi menteri kepada kader partainya juga tidak benar. Karena hingga sampai sekarang, jelasnya, partai Gerindra tidak pernah ditawarkan untuk bergabung menduduki kabinet. "Gak ada tawaran, kok menolak," ujarnya.

Akan tetapi, dirinya menjelaskan posisi partai Gerindra, yang akan tetap mendukung pemerintahan di parlemen jika rencana program pemerintah sesuai dengan materi program Gerindra. "Kita akan lihat materi yang ditawarkan, kalau cocok kita dukung," tuntasnya.(REP).

Golkar Tentukan Capres Lewat Mekanisme Survei

PELITAKARAWANG.COM-.Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan bahwa penetapan calon presiden yang akan diusung Golkar dilakukan lewat mekanisme survei. 

Namun, hingga saat ini DPP Golkar belum menentukan mekanisme survei seperti apa dan lembaga survei mana yang akan digunakan untuk menjadi patokan penentuan capres Golkar. 

"Dalam berbagai kesempatan Pak Ical (Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie) menyatakan bahwa capres Partai Golkar akan ditentukan melalui mekanisme survei. Tapi terus terang sampai hari ini belum dirumuskan dan diputuskan survei seperti apa yang akan digunakan," ujar Hajriyanto yang juga Wakil Ketua MPR tersebut, di geudng DPR RI, Senin (16/4). 

Hajriyanto menambahkan, jika ada hasil survei yang menunjukan Ical dalam posisi tinggi atau rendah, hal tersebut belum bisa dijadikan kriteria bagi DPP Partai Golkar. 

Namun Sekjen Golkar Indrus Marham mengatakan survei akan dilakukan secara internal meski belum diatur mekanisme surveinya seperti apa. 

Dari pada pencarian capres dengan sistem konvensi, Hajriyanto lebih memilih menggunakan survei. Menurutny, mekanisme survei lebih baik karena menjadi ukuran popularitas. 

Hingga saat ini, Golkar masih memberikan hak istimewa kepada Aburizal Bakrie untuk maju menjadi capres. Namun demikian Golkar masih akan menunggu jenis survei seperti apa yag akan dilakukan nantinya. "Kita tunggu saja," singkatnya. 

Yang penting, survei tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara medotelogis dan akademis. Nantinya, survei yang akan dilakukan akan bekerja sama dengan lembaga survei bereputasi baik dan tidak menggantungkan pada satu lembaga. 

"Survei sekarang ini baik di luar maupun di dalam partai belum bisa dijadikam kriteria penentu capres Golkar," ungkap Hajriyanto. (HZ/MICOM).

Gugatan UU Pemilu Jangan Hambat Tahapan Pemilu

PELITAKARAWANG.COM-.Komisioner KPU yang baru, Sigit Pamungkas, mempersilakan jika ada sejumlah pihak yang hendak menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konsitusi (MK). 

 Namun, ia mengingatkan jangan sampai gugatan tersebut mengganggu tahapan pemilu yang harus segera dimulai. “Kita bayangkan agar proses gugatan itu tidak memakan waktu yang lama,” katanya saat dihubungi Republika, Senin (16/4).

Karena, lanjutnya, dalam UU Penyelenggara Pemilu, tahapan pemilu dilaksanakan setidaknya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, jika dihitung mundur, KPU sudah harus bekerja pada kisaran April 2012 ini.

“Harus sudah disusun agenda bagaimana persiapan waktu, persiapan kebutuhan, regulasi yang harus dikeluarkan, hingga kode etik dalam pemilu,” kata Sigit.

Ia khawatir, jika judicial review yang mungkin terjadi justru bisa menghambat penjadwalan yang direncanakan KPU. Contohnya, dalam UU dijelaskan partai politik yang sudah melalui ambang batas, tidak perlu diverifikasi ulang. 

Jika poin ini digugat dan menyatakan sebaliknya, maka KPU harus mengubah jadwal dan melakukan verifikasi ulang terhadap semua partai politik yang ada. “Berharap kalaupun ada gugatan, hal itu bisa dilakukan lebih cepat, agar tahapan pemilu tidak terganggu,” tegas Sigit.(REP).

Wamenkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan

PELITAKARAWANG.COM-.Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana setuju dengan gagasan pemiskinan koruptor. Tak hanya dimiskinkan, Denny juga menegaskan jika hukuman untuk koruptor harus diperberat. 

"Diperberat, hartanya disita, dimiskinkan. Jadi kemudian orang merasa rugi (melakukan korupsi)," kata Denny di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (13/4). 

Soal menguatnya aspirasi publik yang menginginkan agar koruptor dihukum mati, Denny memiliki pandangan sendiri. Memang, katanya, aspirasi itu menguat di Indonesia. 

"Hukuman mati itu tentu satu cara, tapi perdebatannya tidak sederhana. Syarat perlindungan dunia sebenarnya lebih banyak yang tidak menerapkan hukuman mati," papar Denny. 

Ia mengaku tak mendukung dan atau menolak hukuman mati. Ia tak menyatakan pendapatnya dengan tegas. Namun menurutnya, harus ada kajian yang komprehensif soal itu. "Dikaji dengan sangat serius," tegas dia. 

Pengkajian itu penting untuk dilakukan jika Indonesia berencana menerapkan hukuman mati. "Berdasarkan penelitian teman saya yang ambil S3, hukuman mati tak efektif. Yang mengatakan hukuman mati di china efektif (menekan korupsi), berdasarkan penelitian ini tak tepat. Hukumannya diperberat saja, harus maksimal," ulas Denny. (OL/MICOM).

 www.pelitakarawang.com

Anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017

PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, melantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Istana Negara, Kamis (12/3) pukul 14.00 WIB. Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/tahun 2012, sedangkan pelantikan anggota Bawaslu melalui Keppres Nomor 35/P/tahun 2012.

Acara di mulai dengan pembacaan kedua Keppres tersebut dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden SBY dan diikuti oleh seluruh anggota KPU dan Bawaslu.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan," kata Presiden SBY mengucapkan kalimat sumpah yang diikuti para anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017.

Presiden SBY dan anggota kedua lembaga kemudian bergantian menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan. Di akhir acara Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono bersama Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono memberikan selamat kepada para anggota KPU dan Bawaslu.

Nama-nama anggota KPU yang dilantik:

Sigit Pamungkas

Ida Budhiati 

Arief Budiman

Husni Kamil Manik

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Haydar Nafis Gumay

Juri Ardiantoro

Nama-nama anggota Bawaslu:

Muhammad

Nasrullah

Endang Wihdatiningtyas

Daniel Zuchron

Nelson Simanjuntak

Turut hadir dalam pelantikan ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menperin MS Hidayat, Menlu Marty Natalegawa, Mensos Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri ESDM Jero Wacik. (arc).

Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

PELITAKARAWANG.COM-.Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

"Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika," kata Syahganda saat diskusi tentang "Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia''.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

"Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme," tegas Syahganda.

Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport

"Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia," kata Syahganda

Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu. "Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri," paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

"Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa 'go to hell with your aid' terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita," ujarnya.(ANTA)

Gandeng Hanura dan Gerindra, Demokrat Bentuk Koalisi Baru?

PELITAKARAWANG.COM-.RUU Pemilu menjadi kunci pembuka konstelasi baru di kancah politik nasional. Khususnya peta politik partai anggota secretariat gabungan (setgab) di DPR. Koalisi yang sebelumnya digawangi Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP tampaknya akan berubah.

Golkar dan PKS diperkirakan akan menjadi kekuatan di luar setgab. Ini menyusul sikap keras kedua partai itu terhadap beberapa kebijakan dan rencana pemerintah. antara lain kasus Bank Century dan terakhir terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.

Sebagai gantinya, Demokrat menggandeng Gerindra dan Hanura yang selama ini berada di luar koalisi. Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengaku memang ada komunikasi antara dua partai non koalisi dengan Demokrat.

Hanya saja, katanya, itu msaih sebatas untuk menyamakan pandangan terkait pembahasan RUU Pemilu. ‘’Itu bukan rapat setgab koalisi, hanya rapat biasa. Kami kan sering ketemu. Kalau semalam itu bertemu saat skors lobi-lobi antar fraksi untuk RUU Pemilu,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).

Perwakinan dua aliran politik yang sebelumnya berseberangan itu terlihat ketika Demokrat bersama dengan empat fraksi lain, PKS, PPP, PAN, PKB, mengadakan pertemuan intensif dengan Hanura dan Gerindra. Mereka menyamakan sikap soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), kursi per dapil, metode koversi suara jadi kursi, dan sistem pemilu.

Hasilnya, fraksi-fraksi itu selain PKS, menghasilkan kesepakatan penuh soal RUU Pemilu. dengan besaran PT 3,5 persen, dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, sistem terbuka, dan metode konversi kuota murni. Meskipun menyepakati sikap ini, namun PKS menyatakan sikap yang berbeda dengan memberikan minderheit nota (nota keberatan) atas pengesahan RUU Pemilu.

Ternyata, koalisi baru itu pun berlanjut. Pasalnya, enam fraksi dengan komposisi Demokrat, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura berniat melanjutkan hubungan yang telah berjalan itu. malah, ada draf kerja sama yang mengikat fraksi-fraksi tersebut untuk saling mendukung dan menyukseskan kebijakan pemerintah di parlemen.

‘Itu bukan kontrak koalisi, hanya draf untuk kerjasama di parlemen. Jadi gerindra diajak untuk bersama-sama melanjutkan jalan ke depan,’’ ujar dia.

Menurut Edhie, ada tiga poin di dalam draf itu. intinya, berisi mengenai kebersamaan dan dukungan terhadap pemerintah. misalnya, mensukseskan kebijakan pemerintah untuk rakyat. ‘’Tapi kami anggap bukan koalisi karena ini hanya tataran di DPR,’’ tambahnya.

Ia mengaku, kalau draf itu merupakan usulan dari Demokrat. Hanya saja, memang belum ditandatangani karena ia mengaku harus mengkomunikasikan itu dengan DPP. ‘’Kami juga harus bicara ke Prabowo (Prabowo Subianto). Tapi bagi kami ini bukan kontrak koalisi hanya untuk memperkuat kebersamaan di DPR,’’ pungkas dia.Sumber: antara

PDIP: Pemberhentian Mochtar Keputusan Terburu-buru

PELITAKARAWANG.COM-.Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai Kementerian Dalam Negeri terlalu terburu-buru memberhentikan Mochtar Mohamad dari jabatan wali kota Bekasi, tanpa mempertimbangkan kesempatan terakhir melalui upaya peninjauan kembali setelah adanya keputusan Mahkamah Agung.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPC PDIP Kota Bekasi, Darius Dolok Saribu, di Bekasi, Selasa, saat menyikapi dikeluarkannya surat pemberhentian Mochtar dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi.

"Ini keputusan yang terburu-buru, karena meskipun sudah ada keputusan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung (MA), Mochtar masih memiliki satu upaya terakhir melalui Peninjauan Kembali (PK)," ujarnya.

Menurut Darius, hal tersebut terjadi akibat adanya kontrapemahaman perihal hukum di Indonesia. Mendagri berhak memberhentikan Mochtar karena berpegangan pada keputusan MA. Namun Mendagri pun harus mempertimbangkan upaya terakhir yang dapat dilakukan Mochtar.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Mochtar Mohamad Sirra Prayuna menilai kebijakan pemberhentian jabatan terhadap Mochtar oleh Menteri Dalam Negeri patut diapresiasi sebagai upaya mengefektifkan kerangka kerja di lingkup pemerintah daerah.

"Keputusan sudah diambil. Pemecatan permanen ini merupakan hak pemerintah pusat," katanya.

Menurut Sirra, kliennya tersebut hanya meminta rehabilitasi nama baik. Itu pun dilakukan jika upaya peninjauan kembali diluluskan MA. 

"Hanya hak-hak keperdataan saja yang bisa dipulihkan," ujarnya.

Hingga kini, kata dia, pihaknya belum bisa mengajukan PK sebab salinan putusan dari panitera Pengadilan Negeri Tipikor Bandung belum diterima.(ANTA).

www.pelitakarawang.com

Eep dan Mochtar Resmi Dipecat

PELITAKARAWANG.COM-.Bupati Subang non aktif Eep Hidayat dan Wali Kota Bekasi Non Aktif Muchtar Mohamad resmi dipecat dari jabatannya. Setelah Gubernur Jabar mengusulkan surat pemberhentian kedua pejabat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

''Mendagri, hari ini (Senin, 9/4, red) sudah mengeluarkan SK pembehentian keduanya. Besok, kami mau mengambil ke Jakarta,'' ujar Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum, Ruddy Gandakusumah , Senin (9/4).

Menurut Ruddy, pada 30 maret 2012, Pemprov Jabar menerima radio gram dari Mendagri No T.131.32/1960/otda. Isinya, meminta gubernur segera mengusulkan pemberhentian Eep dan Mochtar.

Kemudian, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menyampaikan surat No 131/1761/Pem Um pada 5 April 2012. Isinya, mengusulkan pemberhentian Bupati Subang non aktif Eep Hidayat dan Walikota Bekasi non aktif Mochtar Mohamad.

''Jadi, kalau SK dari Mendagri sudah kami ambil, kedua pejabat itu resmi dicopot dari jabatannya,'' papar Ruddy.

Sementara menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pemerintahan di kedua kabupaten/kota tersebut tidak vakum. Layanan publik, hingga saat ini masih terus berjalan.

''Sekarang kan yang menjalankan PLT. Saya tadi telepon PLT Bupati di Subang, tak ada masalah,'' kata Heryawan.

Menurut Heryawan, proses pemberhentian kedua pejabat tersebut telah dilakukan. ''Sekarang, sudah di proses di Asda 2,'' tegas Heryawan.(rep).

22 Warga Indonesia Lolos dari Hukuman Mati di Arab Saudi

PELITAKARAWANG.COM-.Sebanyak 22 Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi yang dijatuhi hukuman mati mendapat pengampunan dari Raja Arab Saudi selama setahun belakangan. 

"Beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dan ada yang tanpa permintaan Indonesia karena kebaikan raja Saudi dan tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja tapi juga warga negara lainnya," kata Koordinator Pelayanan Warga KBRI di Riyadh, Hendrar Pramudyo, Jumat (6/4). 

Menurut Hendrar, saat ini masih terdapat 25 TKI lainnya yang terancam hukuman mati dan enam di antaranya terdapat di Riyadh. "Yang dalam proses itu empat terancam hukuman mati dan yang dua itu sudah vonis, sementara di Jeddah sekitar 19," tambah Hendrar. 

Dari dua yang berada di Riyadh itu, salah seorang di antaranya sedang menjalani proses pengampunan pada tahap melakukan perundingan dengan keluarga korban sedangkan yang satu lagi baru dalam keputusan hakim tingkat pertama. 

Bulan Juni lalu, pemancungan atas Ruyati binti Sapubi di Jeddah sempat memancing kemarahan warga Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memanggil Duta Besar RI di Arab Saudi untuk meminta penjelasan. 

Indonesia juga mengumumkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi namun belakangan pemerintah Arab Saudi justru menanggapi keputusan itu dengan kebijakan tidak memberikan izin kerja untuk tenaga kerja informal dari Indonesia dan Filipina, yang menuntut peningkatan kondisi kerja. 

Bagaimanapun Hendrar Pramudyo mengatakan sejumlah langkah sudah ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi, antara lain dengan kehadiran menteri tenaga kerja dalam Konferensi ILO di Jenewa, Juni 2011. Hendrar menambahkan bahwa saat ini juga sudah ada rencana Arab Saudi untuk membentuk mega company dalam perekrutan tenaga kerja asing. 

"Yang sekarang ini sponsor untuk mendatangkan tenaga kerja asing itu perorangan. Itu nanti tidak lagi tapi dengan mega company. Dan ini sebuah kemajuan besar kalau terlaksana. Ada kemajuan yang belum signifikan tapi kita bisa mengapresiasi," tutur Hendrar Pramudyo. 

Kelompok pegiat hak asasi manusia memprihatinkan nasib jutaan pekerja dari kawasan Asia di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang sering mendapat perlakuan buruk karena tidak adanya undang-undang perlindungan tenaga kerja yang memadai. (MICOM). 

Demokrat : Ada Kemajuan di RUU Pemilu

PELITAKARAWANG.COM-.Sekretariat Gabungan (Setgab) terus melakukan lobi untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, menginginkan materi krusial didiskusikan dengan sisa waktu yang tinggal sedikit. Apalagi mengingat sudah ada beberapa kemajuan. 

 "Dapil Demokrat sudah putuskan 3-10, kedua soal PT (ambang batas parlemen) kita masih menegosiasikan, masih membuka untuk membicarakan. Kita berharap juga sebenarnya dari partai-partai untuk bergerak dari posisi masing-masing," cetus Saan, Rabu (4/4).  

Untuk PT, kata dia, sampai saat ini masih bertahan di angka empat persen. Namun Saan mengakui kalau angka itu masih bisa turun. Meskipun ia juga berharap partai pengusul PT tiga persen mau menaikan tawarannya.

Untuk daerah pemilihan (dapil) pun diakuinya sudah mengalah, yaitu bergerak dari 3-8 menjadi 3-10. "Itu sudah moderat. Kita berharap, fraksi-fraksi lain juga bergerak, menuju ke satu titik temu. Jadi tidak bisa bertahan dalam posisi masing-masing," kata dia.(REP).